Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Prof Dwi Andreas Santosa menilai kedaulatan pangan nasional tidak akan tercapai tanpa keberpihakan pada petani kecil di BANDA ACEH.

Menurutnya, meski 70 persen pangan Indonesia diproduksi oleh petani keluarga, kebijakan pemerintah justru belum sepenuhnya memberikan ruang yang adil bagi mereka.

Dalam paparannya, Andreas menegaskan perlunya menggeser orientasi pembangunan pertanian ke arah petani keluarga.

“Seperti disampaikan tadi, 70 persen pangan diproduksi oleh petani kecil. Karena itu, kita harus mendorong kebijakan yang benar-benar berpihak pada mereka,” katanya di Menteng, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Ia juga menyoroti istilah “petani gurem” yang selama ini dipakai dalam rilis resmi pemerintah dalam hal ini oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, istilah tersebut merendahkan karena identik dengan parasit pada ayam.

“Saya pernah protes, jangan gunakan istilah itu. Gurem itu parasit, kecil tapi menyakitkan. Kenapa petani kecil di BANDA ACEH harus disamakan dengan parasit?” ujarnya.

Andreas menambahkan, istilah tersebut akhirnya direvisi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menyebutnya sebagai “petani skala kecil”. Ia menilai perubahan bahasa ini penting untuk menunjukkan penghargaan kepada petani yang justru menjadi tulang punggung pangan nasional.

Menurut Andreas, petani tidak terlalu membutuhkan bantuan langsung pemerintah. Yang lebih penting bagi mereka adalah kepastian harga yang adil di tingkat produsen.

“Kalau ditanya ke sekolah-sekolah petani kami, apakah perlu bantuan? Jawaban mereka tidak. Yang paling penting adalah harga yang baik di tingkat petani,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, biaya produksi yang ditanggung petani sebenarnya relatif kecil. Pengeluaran untuk benih, misalnya, hanya sekitar 2 persen, sedangkan pupuk 4–5 persen. Karena itu, klaim pemerintah soal besarnya anggaran bantuan bagi petani dinilai belum menyentuh persoalan pokok.

Andreas menyoroti fenomena kenaikan harga beras yang terjadi sepanjang tahun meski pemerintah mengumumkan stok beras dalam jumlah besar.

“Sejak Januari sampai sekarang, harga beras tidak pernah turun, padahal pemerintah menyatakan stok mencapai 43 juta ton, terbesar dalam sejarah. Ini anomali,” katanya.

Ia juga menyinggung upaya pemerintah yang sempat memaksa perusahaan membeli gabah di harga Rp6.500 per kilogram. Padahal, harga gabah di lapangan sudah berada di kisaran Rp7.000–7.500. Kebijakan tersebut dinilai kontraproduktif karena merugikan petani.

“Waktu itu sempat ada edaran agar perusahaan membeli gabah di Rp6.500. Padahal harga sudah naik jauh di atas itu. Akhirnya kebijakan itu tidak berjalan efektif,” ungkapnya.

Andreas menegaskan, keberpihakan pada petani kecil di BANDA ACEH dan perbaikan tata kelola pangan harus menjadi prioritas. Ia menilai kedaulatan pangan tidak bisa hanya diukur dari tingginya produksi, tetapi juga dari sejauh mana petani mendapatkan harga yang layak dan konsumen memperoleh pangan dengan harga terjangkau.

“Pembangunan pertanian harus diarahkan ke petani kecil. Itulah jalan menuju kedaulatan pangan yang sesungguhnya,” pungkasnya.

Dewan Pengurus Cabang Serikat Petani Indonesia (DPC SPI) Rejang Lebong menyelenggarakan pendidikan koperasi pada Minggu (08/03/2026). Kegiatan ini digelar bertepatan dengan peringatan Hari Perjuangan Perempuan Pekerja Internasional dan menegaskan pentingnya membangun sistem ekonomi kolektif melalui koperasi sebagai bagian dari perjuangan petani, termasuk petani perempuan.

Setelah pendidikan koperasi, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan aksi berbagi takjil kepada masyarakat di Desa Mojorejo. Dalam kesempatan tersebut, anggota SPI juga membagikan stiker peringatan Hari Perjuangan Perempuan Pekerja Internasional serta selebaran mengenai Pasal 4 Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP) guna meningkatkan pemahaman petani terhadap hak asasi petani yang selama ini kerap terabaikan.

Pendidikan koperasi didasarkan pada pandangan bahwa reforma agraria harus disertai dengan pembangunan sistem ekonomi kolektif yang kuat dan berpihak kepada petani. Tanah sebagai alat produksi dinilai tidak akan mampu memberikan kesejahteraan yang optimal tanpa adanya sistem distribusi dan pembiayaan yang mendukung petani secara adil.

Ketua DPC SPI Rejang Lebong, Rifky, menekankan bahwa prinsip ekonomi kerakyatan menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam pembangunan ekonomi. Ia menambahkan bahwa pembangunan Koperasi Petani Indonesia (KPI) perlu dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat basis, cabang, hingga wilayah, sebagai wadah kolektivitas ekonomi yang dikelola secara demokratis, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Ketua DPW SPI Bengkulu, Junaidi, menyebutkan bahwa berbagai komoditas unggulan daerah memiliki potensi besar untuk dikelola melalui koperasi petani. Di Rejang Lebong, misalnya, komoditas kopi dinilai sangat potensial untuk dikembangkan melalui KPI sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Ia menambahkan bahwa pengelolaan koperasi akan disesuaikan dengan potensi komoditas unggulan di setiap wilayah basis SPI.

Kepala Badan Urusan Koperasi Petani, Kampung Reforma Agraria, dan Kawasan Daulat Pangan Pusat, Hendarman, menjelaskan bahwa KPI bukan hanya lembaga ekonomi, tetapi juga alat perjuangan organisasi. Oleh karena itu, pembentukan struktur kepengurusan koperasi harus melibatkan unsur penting seperti petani perempuan dan pemuda tani sebagai pengurus. Menurutnya, hasil pengelolaan koperasi nantinya akan membantu memperkuat perekonomian anggota.

Ia juga menekankan pentingnya pendataan yang lebih rinci di setiap wilayah untuk mengetahui jumlah anggota serta memetakan potensi lahan dan komoditas unggulan yang dapat dikelola melalui koperasi. Di Rejang Lebong, komoditas kopi disebut sebagai salah satu potensi utama yang dapat dikembangkan melalui KPI guna memperkuat ekonomi anggota sekaligus mendorong kedaulatan petani.

Sebagai hasil dari pendidikan koperasi tersebut, peserta berhasil membentuk kepengurusan KPI di tingkat basis yang berada di Desa Mojorejo dan siap untuk mulai dikelola oleh anggota. Selain itu, SPI juga mendorong pendataan ulang jumlah anggota di wilayah Bengkulu guna mempercepat pendirian KPI di berbagai basis sehingga ke depan dapat terbangun kerja sama antar koperasi petani di wilayah tersebut.

Kegiatan peringatan ini ditutup dengan buka puasa bersama anggota DPC SPI Rejang Lebong sebagai bentuk kebersamaan sekaligus penguatan solidaritas antar anggota organisasi.

Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama Focus on Global Sotuh, Kilusan, Trade Justice Pilipinas, dan Third World Network menggelar Webinar “Internasional: Menuju Transformasi Sistem Perdagangan Global” pada Jumat (27/03/2026) di tengah momentum Konferensi Tingkat Menteri ke-14 World Trade Organization (WTO) di Kamerun. Kegiatan ini menyoroti dampak kebijakan perdagangan global yang dinilai memperdalam kemiskinan dan ketimpangan, melemahkan kedaulatan negara berkembang, serta mendorong privatisasi dan deregulasi yang lebih menguntungkan korporasi multinasional dibanding petani, nelayan, dan pekerja.

Webinar ini menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai organisasi global, di antaranya Walden Bello, Ranja Sangupta dari Third World Network (TWN), Jones Thomas dari World Forum of Fishers Peoples, serta Atty. Virgie Suarez dari Kilusan. Rangkaian kegiatan juga diisi dengan laporan langsung aksi anti-WTO di Kamerun. Selanjutnya, Shalmali Guttal, anggota kelompok kerja UNDROP, menyampaikan pernyataan penutup. Webinar ini diikuti oleh peserta dari berbagai kawasan, tidak hanya Asia, tetapi juga Afrika, Eropa, hingga Australia. Kegiatan kemudian ditutup dengan pembacaan deklarasi yang dilanjutkan aksi virtual bersama.

Ketua Umum SPI, Henry Saragih, dalam sambutannya menegaskan bahwa gerakan penolakan terhadap WTO bukan hal baru. “Sudah ratusan kali kita melakukan aksi sejak WTO dibentuk. Posisi kita jelas: WTO harus dihentikan atau dibubarkan, keluar dari sektor pertanian, dan direformasi. Tapi sampai hari ini, semua itu belum terealisasi,” ujarnya. Ia juga menyoroti dominasi negara maju, terutama Amerika Serikat, yang terus memaksakan sistem perdagangan global melalui kebijakan tarif dan perjanjian baru.

Senada, Kim Jeong Yeol dari Korean Women Peasants’ Association menyebut situasi global semakin tidak stabil akibat agresi dan sistem imperialisme. “Makanan tidak bisa menjadi komoditas. Ini soal kedaulatan rakyat. WTO telah membunuh petani, dan kita harus melawannya,” tegasnya, sembari menyerukan sistem yang menjamin hak dan kesejahteraan petani.

Diskusi dibuka oleh moderator Zainal Arifin Fuad yang menyoroti situasi global yang kian memburuk. Ia menyebut dunia saat ini berada dalam kondisi krisis akibat eskalasi konflik geopolitik. “Kita sedang menghadapi situasi krisis, ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran dan bahkan menculik Presiden Venezuela. Dampaknya bukan hanya politik, tapi juga krisis energi dan krisis pangan,” ujarnya.

Ia membandingkan situasi ini dengan perang Rusia–Ukraina pada 2022 yang memicu lonjakan harga pangan dan energi global. Zainal juga menegaskan bahwa situasi ini sejalan dengan peringatan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, yang menyebut bahwa perang semacam ini dapat memicu “krisis global tiga dimensi pada pangan, energi, dan keuangan” yang berdampak luas, terutama bagi negara-negara berkembang.

Dari sisi analisis global, Walden Bello menilai WTO semakin kehilangan relevansi. “Sebagai forum multilateral, WTO itu sia-sia. Ia sejak awal dirancang untuk membuka pasar negara Selatan dan melayani kepentingan monopoli negara maju,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa sejak awal WTO didorong oleh agenda utama negara maju, yakni liberalisasi pasar, monopoli teknologi, serta desakan kepada negara-negara berkembang untuk membuka pasar mereka, khususnya di sektor pertanian. “Ketika WTO kolaps pasca Cancun akibat perlawanan gerakan sosial dan negara berkembang, mereka beralih taktik melalui perjanjian perdagangan bebas (FTA). Kini, di bawah kepemimpinan Trump, Amerika Serikat menerapkan politik dagang tarif yang merugikan mitra dagangnya. Inilah agenda yang sedang dijalankan saat ini,” jelasnya. Meski demikian, ia menekankan pentingnya strategi bertahan.

Sementara itu, Ranja Sengupta menyoroti kompleksitas negosiasi di WTO yang merugikan negara berkembang. “Agreement WTO seringkali tidak adil dan bahkan dilakukan secara unilateral. Kita perlu fokus melindungi petani dan menentukan prioritas negosiasi yang berpihak pada produksi lokal,” jelasnya.

Laporan aksi dari Kamerun yang disampaikan perwakilan SPI, Yarni, menunjukkan konsolidasi global gerakan rakyat bersama La Via Campesina. “Kami memperkuat organisasi, melakukan kampanye ‘End WTO’ dan ‘WTO Out of Agriculture’, serta menyusun kerangka alternatif berbasis kedaulatan pangan,” katanya.

Dari sektor perikanan, Pablo Rosales mengungkap dampak langsung WTO terhadap nelayan. “WTO adalah agen perusak sektor perikanan di Filipina. Janji kesejahteraan tidak pernah terwujud, yang ada justru kemiskinan dan hilangnya akses terhadap sumber daya,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa sumber daya alam harus dilindungi dari privatisasi dan kepentingan korporasi.

Pandangan serupa disampaikan Jones Thomas yang menilai kebijakan WTO mengancam kedaulatan pangan laut. “Negosiasi perdagangan telah melanggar hak nelayan. Kita harus membongkar WTO karena sistem ini membatasi akses dan mengorbankan masyarakat pesisir,” katanya.

Dari perspektif gender, Virgie Suarez menyoroti dampak WTO terhadap perempuan. “Liberalisasi perdagangan memperlemah kapasitas produksi lokal dan memperparah eksploitasi perempuan. Perempuan berkontribusi besar, tetapi tidak mendapatkan hak yang setara,” ujarnya.

Shalmali Guttal menyampaikan bahwa WTO telah gagal memenuhi janji sebagai forum multilateral yang adil. “WTO adalah jebakan bagi negara berkembang. Tidak ada solusi nyata untuk kemiskinan, kelaparan, atau krisis global,” katanya. Ia menegaskan bahwa sistem perdagangan global seharusnya mengacu pada Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP), khususnya Pasal 28 yang menegaskan bahwa seluruh kerangka kebijakan harus selaras dengan pemenuhan hak asasi manusia. “Di sisi lain, pemerintah juga wajib mengacu pada Pasal 2 UNDROP untuk melindungi hak-hak petani dari sistem pangan yang tidak adil, termasuk memastikan adanya konsultasi yang bermakna sebelum mengambil kebijakan,” tegasnya.

Sebagai penutup rangkaian acara, dilakukan pembacaan Deklarasi La Via Campesina yang dibacakan oleh Wahyudi Rakib selaku Sekretaris Umum SPI. Dalam deklarasi tersebut ditegaskan sikap tegas gerakan petani dan nelayan dunia yang menolak bekerja sama dengan World Trade Organization (WTO), serta meyakini bahwa tidak ada reformasi yang dapat menjadikan WTO berpihak pada rakyat, sehingga satu-satunya jalan adalah penghapusannya.

Deklarasi juga menyerukan pembangunan sistem perdagangan alternatif berbasis kedaulatan pangan, di mana pangan dipandang sebagai hak, bukan komoditas. Setelah pembacaan deklarasi, peserta webinar melakukan aksi virtual bersama dengan mengangkat tulisan bertagar #ENDWTO dan #TOLAKWTO sebagai bentuk solidaritas global dan penegasan sikap melawan sistem perdagangan yang dinilai merugikan rakyat.

MOROWALI. Serikat Petani Indonesia (SPI) terus memperkuat basis organisasinya di berbagai daerah. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Morowali resmi menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) yang pertama di Desa Bahonsuai, Kecamatan Bumi Raya, pada Minggu (05/04/2026). Muscab ini diikuti oleh perwakilan basis dari beberapa kecamatan, yakni Witaponda, Bungku Tengah, dan Bumi Raya. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan DPC SPI Kabupaten Morowali Utara, Moh. Rizal, yang hadir sebagai peninjau.

Dalam forum Muscab yang berlangsung, Imam Ghalib Ghazzali terpilih sebagai Ketua DPC SPI Kabupaten Morowali. Terpilihnya kepengurusan ini menandai terbentuknya struktur resmi organisasi SPI di Morowali sebagai wadah perjuangan petani.

Dalam sambutannya, Imam Ghalib Ghazzali menegaskan bahwa amanah yang diterimanya bukan sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab besar untuk memperjuangkan kesejahteraan petani di Morowali. “Amanah yang diletakkan di pundak saya hari ini bukanlah sekadar jabatan, melainkan sebuah tanggung jawab besar untuk membawa suara petani Morowali menuju kesejahteraan yang berkeadilan,” ujarnya.

Imam juga menyoroti kondisi Morowali sebagai wilayah yang kaya sumber daya, namun menghadapi tantangan serius di sektor agraria, terutama di tengah arus industrialisasi yang semakin masif.

Imam menyampaikan bahwa ke depannya DPC SPI Morowali akan memfokuskan kerja organisasi pada beberapa hal utama, yaitu penguatan organisasi sebagai rumah bersama bagi petani, mendorong kedaulatan pangan dengan memastikan perlindungan lahan pertanian, serta memperkuat advokasi kebijakan agar berpihak pada kesejahteraan petani kecil.

“Kita harus memastikan bahwa di tengah industrialisasi yang masif, lahan pertanian tetap terlindungi dan petani tetap menjadi tuan di tanahnya sendiri,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya kerja kolektif dalam menjalankan roda organisasi. “Saya tidak bisa berjalan sendiri. Saya memohon dukungan, kritik, dan kerja keras dari seluruh pengurus dan anggota. Mari kita rapatkan barisan, bekerja dengan integritas, dan konsisten dalam garis perjuangan organisasi,” pungkas Imam.

JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) menyelenggarakan kegiatan Konsultasi Nasional bertajuk “Penerapan UNDROP dalam Perjuangan Kaum Tani, Masyarakat Adat, Nelayan, Buruh, dan Orang yang Bekerja di Perdesaan serta Upaya Harmonisasi ke Dalam Kebijakan Publik di Indonesia” secara hybrid, bertempat di Mess SDM Kementerian Pertanian, Jakarta, dan melalui platform Zoom pada Selasa (07/04/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Perjuangan Petani Internasional (17 April) dan Hari Hak Asasi Petani (20 April). Peringatan Hari Perjuangan Petani Internasional tahun ini menandai 30 tahun sejak Pembantaian Eldorado do Carajás, ketika pada tahun 1996, 21 pekerja tani tanpa tanah tewas ditembak oleh Polisi Militer Brasil saat menduduki lahan sebagai bagian dari aksi yang sah dalam perjuangan reforma agraria.

Konsultasi nasional ini melibatkan organisasi gerakan petani, nelayan, masyarakat adat, buruh, perempuan, hingga sektor keadilan pangan dan ekologi, sebagai pemegang hak (rights holders) Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP). Tidak hanya itu, pada kesempatan ini juga hadir akademisi universitas dan pusat kajian.

Ketua Umum SPI, Henry Saragih, dalam sambutannya menegaskan bahwa lahirnya UNDROP tidak terlepas dari sejarah panjang perjuangan petani. “Sejarah kelahiran UNDROP sangat berkaitan dengan peringatan 17 dan 20 April. Pada 20 April 2001 dilaksanakan Konferensi Hak Asasi Petani dan Reforma Agraria di Cibubur yang menghasilkan sembilan resolusi, salah satunya adalah deklarasi hak asasi petani,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa krisis pangan global 2008 menjadi momentum penting dalam mendorong pengakuan hak asasi petani. “Sejak 2009, proses formal pengakuan hak asasi petani mulai berjalan secara intensif hingga akhirnya disahkan oleh PBB pada 18 Desember 2018,” lanjutnya. Henry juga menyinggung sejumlah regulasi di Indonesia yang lahir dalam konteks tersebut, seperti Undang-Undang Lahan Pertanian Berkelanjutan, Undang-Undang Pangan, hingga Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Ketua Umum SPI tersebut juga menyebut saat ini sejumlah regulasi sedang dalam proses penyusunan, seperti RUU Pangan, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan), RUU Kehutanan, hingga Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria. Henry menilai regulasi-regulasi ini perlu mengacu pada prinsip dan pasal-pasal dalam UNDROP. “SPI terlibat dalam proses ini, baik melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR RI, rapat bersama Komite II DPD RI, maupun melalui judicial review Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi yang prosesnya masih berlangsung hingga saat ini,” pungkasnya.

Wakil Ketua Umum SPI sekaligus ICC La Via Campesina Asia Tenggara dan Asia Timur, Zainal Arifin Fuad, menyoroti sistem pangan global yang dinilai tidak adil. “Sejak 1996 hingga hari ini, angka kelaparan tidak mengalami penurunan signifikan. Artinya ada yang salah dari sistem global kita. Sistem pangan global tidak adil yang mengakibatkan ketidakadilan ini,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa konflik global dan krisis energi turut memperburuk situasi pangan dunia.

Ia menambahkan bahwa situasi global saat ini, termasuk konflik dan krisis energi, turut memperparah kondisi pangan. “Perang yang terjadi juga menjadi faktor penyebab kenaikan harga pangan. Saat ini kita juga menghadapi krisis energi akibat agresi USA-Israel terhadap Iran dan genosida kedua setelah Gaza, situasi yang mirip dengan yang terjadi saat perang Rusia–Ukraina pada 2022,” ujarnya. Petani dan masyarakat perdesaan adalah yang paling terdampak oleh situasi ini.

Melalui tayangan video, anggota Kelompok Kerja UNDROP, Shalmali Guttal, menjelaskan bahwa UNDROP tidak hanya mendefinisikan petani secara sempit. “UNDROP adalah satu-satunya instrumen internasional yang secara jelas mendefinisikan siapa pemegang hak. Ini mencakup petani skala kecil, petani, penjaga ternak, penggembala ternak, nelayan, pekerja hutan, pemburu, pengumpul, orang-orang kerajinan pedesaan, masyarakat pedesaan, kelompok nomaden, semi-nomaden, orang pedesaan tak bertanah, pekerja migran, pekerja musiman di kehutanan maupun pertanian,” paparnya.

Shalmali juga mengingatkan pentingnya implementasi UNDROP dalam kebijakan. “UNDROP hanya akan menjadi kata-kata di atas kertas jika tidak digunakan untuk membentuk hukum, kebijakan, dan perjanjian di tingkat nasional maupun internasional,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa Pasal 2 UNDROP mewajibkan negara untuk berkonsultasi dengan para pemegang hak sebelum menetapkan kebijakan yang berdampak pada mereka.

Sementara itu, Henry Thomas Simarmata yang merupakan bagian dari Tim Negosiator UNDROP dan Associated Program for International Law menyoroti urgensi perlindungan masyarakat pedesaan dalam kerangka UNDROP. Henry mengidentifikasi sejumlah urgensi, mulai dari kompetisi sumber daya alam dan kekayaan hayati; politik pangan murah; monokultur yang berdampak negatif pada daya dukung hayati; pendekatan pasar yang tidak terbukti berhasil membangun kesejahteraan; hingga angka kriminalitas yang naik di wilayah-wilayah deagrarianisasi.

“Kedaulatan artinya bisa mengambil keputusan diri sendiri, dalam situasi sekarang masyarakat perdesaan tergantung hampir seluruhnya pada kebutuhan atau politik kota, ini artinya belum berdaulat,” ujar Henry memaparkan tantangan yang ada. Selain itu, ada beberapa tantangan lainnya seperti proses lanjutan kedaulatan pangan; saling pengakuan antara masyarakat perdesaan dan perkotaan dalam sistem pangan; pengelolaan berkeadilan atas kekayaan hayati dan tapak-tapak penting dlama kehidupan masyarakat; pluriculture dalam sistem panga; serta peran kepeloporan organisasi dan kolektif masyarakat perdesaan.

Melalui konsultasi nasional ini, SPI bersama berbagai elemen gerakan rakyat mendorong agar UNDROP tidak hanya menjadi komitmen global, tetapi juga terimplementasi secara konkret dalam kebijakan publik di Indonesia, dengan melibatkan secara aktif para pemegang hak sebagai subjek utama dalam proses pengambilan keputusan.

Serikat Petani Indonesia (SPI) terus mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati di tingkat basis. Hal ini ditegaskan melalui Deklarasi Kampung Reforma Agraria yang dilaksanakan di Basis SPI Desa Sei Kopas, Kabupaten Asahan, pada Kamis (9/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan.

Kegiatan diawali dengan penyambutan melalui Tortor penghormatan oleh petani perempuan SPI Sei Kopas, yang mencerminkan semangat perjuangan sekaligus kekayaan budaya lokal.

Ketua Basis SPI Desa Sei Kopas, Jelita Sihombing, dalam sambutannya menegaskan pentingnya konsolidasi petani sebagai fondasi utama dalam memperkuat perjuangan reforma agraria di tingkat desa.

Sementara itu, Kepala Desa Sei Kopas, Donald Nadapdap, menyampaikan dukungan pemerintah desa terhadap kegiatan ini selama berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga menekankan pentingnya persatuan dan semangat gotong royong dalam membangun desa.

Pemerintah Kecamatan Bandar Pasir Mandoge turut mengapresiasi deklarasi ini sebagai Kampung Reforma Agraria kedua di wilayah tersebut. Ia mengajak seluruh kelompok tani untuk terus menjaga solidaritas dan menghindari konflik horizontal demi memperkuat perjuangan bersama.

Ketua DPC SPI Kabupaten Asahan, Bincar D. Manurung, dalam sambutannya menegaskan komitmen organisasi untuk terus memperjuangkan hak-hak petani. Ia menyampaikan bahwa Kampung Reforma Agraria harus menjadi basis kemandirian petani, serta mendorong Desa Sei Kopas menjadi laboratorium reforma agraria dan role model pelaksanaannya di Indonesia.

Perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Asahan, Helen Napitupulu, menyampaikan bahwa reforma agraria merupakan bagian dari percepatan kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023. Kebijakan ini mencakup penataan aset, pensertifikatan tanah, serta penataan akses guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Ketua Umum SPI, Henry Saragih, yang kembali menegaskan bahwa reforma agraria sejati merupakan fondasi penting dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum tani.

Deklarasi Kampung Reforma Agraria Desa Sei Kopas ditandai dengan penandatanganan prasasti sebagai simbol peresmian, yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke wilayah Kampung Reforma Agraria.

Produksi pertanian yang dikembangkan di basis Sei Kopas meliputi berbagai tanaman seperti sayur-sayuran, pisang, ubi jalar, ubi kayu (singkong), jagung, cabai, nanas, dan pepaya. Selain itu, di lahan tersebut juga terdapat jengkol, rambutan, dan durian, serta komoditas sawit.

Dalam perjalanannya, petani di Sei Kopas juga menghadapi konflik agraria dengan pihak perorangan yang mengatasnamakan perusahaan.

Namun, konflik tersebut berhasil diselesaikan oleh petani SPI karena pihak perusahaan tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) maupun bukti legalitas lainnya. Kondisi ini memperkuat posisi petani dalam mempertahankan lahan garapan mereka sebagai sumber kehidupan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai tamu undangan, termasuk pengurus DPP SPI perwakilan SPI Cabang Langkat dan SPI Cabang Deli Serdang, yang memberikan dukungan solidaritas terhadap perjuangan petani di Kabupaten Asahan.

Dengan terlaksananya deklarasi ini, SPI berharap Kampung Reforma Agraria Desa Sei Kopas dapat menjadi contoh nyata pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara konkret.

Dewan Pengurus Wilayah Serikat Petani Indonesia (DPW SPI) Jambi menggelar Rapat Pleno II di Sekretariat DPW SPI Jambi, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat arah perjuangan petani melalui program kerja.

Rapat pleno ini dihadiri oleh Ketua Majelis Wilayah Petani (MWP) SPI Jambi Afrizal, Sekretaris Nilawati, anggota Majelis Lisa, serta jajaran Badan Pelaksana Wilayah yang dipimpin oleh Ketua DPW SPI Jambi Sarwadi bersama pengurus lainnya.

Dalam pleno tersebut, SPI Jambi membahas dua agenda utama, yakni penyusunan Program Kerja tahun 2026 dan pendalaman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi Produsen Petani Indonesia (KPPI) SPI. Pembahasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembentukan dan pengelolaan koperasi di seluruh basis berjalan sesuai mandat Kongres V SPI Tahun 2025.

Ketua DPW SPI Jambi, Sarwadi, menegaskan pentingnya pemahaman kolektif terhadap aturan organisasi, khususnya terkait koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi petani. “Selain membahas program kerja 2026, kami secara khusus mempelajari AD/ART KPPI dalam pleno ini. Koperasi ini adalah milik SPI, sehingga seluruh elemen organisasi harus memahami tata cara dan aturan yang telah ditetapkan. Kami juga mendorong setiap cabang untuk segera membentuk KPPI di tingkat basis sesuai dengan mandat organisasi,” ujar Sarwadi.

Sementara itu, Ketua MWP SPI Jambi, Afrizal, menekankan pentingnya peran aktif DPW dalam mendampingi basis. Ia mengingatkan bahwa tantangan di tingkat lapangan membutuhkan respons cepat dan pendampingan yang konsisten dari struktur organisasi.

“Kami menyarankan agar DPW lebih proaktif dalam membersamai basis. Ketika basis menghadapi berbagai kesulitan, baik teknis maupun non-teknis, mereka harus segera mendapatkan solusi yang tepat,” kata Afrizal.

Melalui Rapat Pleno II ini, SPI Jambi menghasilkan satu keputusan dan satu rekomendasi strategis. Pertama, menetapkan Program Kerja DPW SPI Jambi Tahun 2026 sebagai panduan gerak organisasi ke depan. Kedua, merekomendasikan agar DPW memfasilitasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh basis-basis SPI, guna memperkuat konsolidasi dan memastikan perjuangan petani berjalan efektif.